PgriBeltim.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Setelah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), dunia pendidikan di daerah-daerah tersebut harus menghadapi tantangan besar.
Lebih dari seribu sekolah rusak, dan ribuan guru serta siswa terancam kehilangan akses pendidikan yang sudah sangat terbatas.
Untuk itu, Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad mendesak pemerintah untuk segera memetakan kondisi guru dan siswa yang terdampak sebelum fokus pada perbaikan fisik gedung sekolah.
Tindakan ini dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemulihan pendidikan dapat berlangsung dengan cepat, tepat, dan efektif.
Pemetaan yang Tepat untuk Pemulihan yang Tepat
Kebijakan pemetaan ini, menurut Syarief, merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam menghadapi bencana pendidikan. Menurutnya, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu adalah keselamatan guru dan siswa.
“Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu, barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Senin (1/12/2025).
Syarief menekankan bahwa meski gedung sekolah sangat penting untuk kelancaran proses belajar-mengajar, keselamatan para tenaga pengajar dan peserta didik adalah hal yang paling mendesak.
Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka yang terdampak bencana mendapatkan bantuan medis dan psikologis yang memadai agar dapat segera kembali melanjutkan pendidikan.
Kondisi Sekolah yang Rusak dan Tenda Darurat sebagai Solusi Sementara
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), lebih dari 1.000 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SLB terdampak bencana alam.
Di Sumatera, lebih dari 1.000 sekolah mengalami kerusakan—dari yang ringan hingga yang parah. Dampak kerusakan fisik ini memerlukan perbaikan segera, agar siswa dapat kembali belajar dalam kondisi yang lebih aman.
“Banyak sekolah yang kemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat, yang membutuhkan pembersihan dan renovasi sesegera mungkin,” kata Syarief.
Namun, ia juga menambahkan, jika sekolah-sekolah tersebut masih belum bisa dipakai, tenda darurat harus segera didirikan. Tenda ini bisa digunakan sementara waktu untuk kegiatan belajar-mengajar.
“Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” tambahnya.
Pendirian tenda darurat ini, selain memastikan hak pendidikan bagi anak-anak, juga bisa menjadi solusi praktis dan cepat dalam mengatasi kendala ruang belajar yang hilang akibat bencana.
Dukungan dan Respons Cepat Pemerintah
Sementara itu, Kemendikdasmen sudah mulai merespons dengan cepat situasi ini.
Dana tanggap darurat sebesar Rp 4 miliar telah disalurkan oleh Kemendikdasmen untuk mendukung kelangsungan kegiatan belajar di daerah yang terdampak, baik di Sumatera maupun di beberapa wilayah Jawa.
Langkah ini diambil untuk memastikan agar proses pendidikan tidak terganggu terlalu lama.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan mitigasi dan pemetaan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana.
“Kami sudah melakukan mitigasi dan pemetaan, tidak hanya di Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” ujar Abdul Mu’ti dalam rilis yang diterima pada 1 Desember 2025.
Dari data yang dirilis, jumlah sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut cukup signifikan:
- Provinsi Aceh: 310 sekolah
- Provinsi Sumatera Utara: 385 sekolah
- Provinsi Sumatera Barat: 314 sekolah
Total sekolah yang terdampak mencakup berbagai jenis satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SLB.
Sebagai contoh, di Aceh, terdapat 57 PAUD, 91 SD, 55 SMP, dan 65 SMA yang rusak. Sedangkan di Sumatera Utara, terdapat 76 PAUD, 199 SD, 92 SMP, dan 11 SMA yang juga terdampak.
Tenda Darurat dan Bantuan Cepat dari Kemendikdasmen
Kemendikdasmen tidak hanya melakukan pemetaan tetapi juga telah mendirikan tenda-tenda darurat di beberapa lokasi.
Selain itu, mereka juga menggalang dana bantuan yang dibutuhkan untuk meringankan beban para siswa dan tenaga pendidik yang terdampak bencana.
Proses mitigasi yang dilakukan termasuk diantaranya perencanaan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara dan distribusi bantuan material untuk renovasi gedung.
Dengan langkah-langkah cepat ini, Kemendikdasmen berharap agar kegiatan belajar-mengajar dapat segera kembali berjalan meski dalam situasi darurat.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Namun, tantangan masih besar. Bencana yang terjadi tidak hanya merusak bangunan fisik, tetapi juga mengganggu mental dan psikologis para siswa dan guru.
Sebagai bagian dari pemulihan, para guru dan siswa membutuhkan perhatian lebih, seperti dukungan psikologis dan sosial untuk membantu mereka bangkit dari trauma.
Komisi X DPR, yang berfungsi mengawasi sektor pendidikan, berkomitmen untuk terus mengawal proses pemulihan pendidikan di wilayah yang terdampak.
“Kami akan terus mengawal penanganan dan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” ujar Syarief dengan penuh harapan.
Pemetaan guru dan siswa terdampak, serta bantuan darurat yang diberikan, merupakan langkah awal yang penting.
Namun, kita juga harus ingat bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya tentang bangunan sekolah, tetapi juga tentang memulihkan semangat dan semangat belajar para generasi penerus bangsa yang terdampak bencana.
Pemerintah, bersama dengan masyarakat, harus bekerja keras untuk memastikan pendidikan tetap berjalan meskipun dunia sedang dilanda musibah. | PgriBeltim.Com | */Redaksi | *** |
oke